BANJARBARU – Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Kebijakan Dana Transfer Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Aula Dr KH Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (2/10/2025) siang.
Dalam kegiatan yang diikuti kepala daerah se-Kalimantan Selatan tersebut, Gubernur Kalsel H Muhidin menegaskan pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran dengan memprioritaskan program-program strategis.
“Program prioritas harus diutamakan. Apa yang masih perlu dibenahi bisa dilanjutkan pada anggaran perubahan,” tegas Muhidin dalam arahannya.
Muhidin juga menilai FGD ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk bertukar pengalaman, menyamakan persepsi dan mencari solusi bersama demi meningkatkan efektivitas belanja daerah.
Muhidin juga meminta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi dan para kepala daerah untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas, hibah, dan sejenisnya. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya perubahan signifikan terhadap alokasi dana transfer dari pusat ke daerah.
“Supaya bisa mengatur dana yang sampai sekarang dikurangi cukup banyak,” ujarnya.
Dalam paparan yang disampaikan, disebutkan bahwa pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp9,42 triliun, kini harus disesuaikan menjadi hanya Rp7,24 triliun. Artinya, terjadi penurunan cukup tajam akibat kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat.
Secara khusus, dana transfer pusat ke daerah mengalami penurunan drastis di hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Berikut rinciannya:
• Provinsi Kalimantan Selatan: dari Rp4,5 triliun menjadi Rp2,3 triliun (-48,36%)
• Kota Banjarmasin: dari Rp1,4 triliun menjadi lebih dari Rp1 triliun (-26,88%)
• Kota Banjarbaru: dari Rp966 miliar menjadi Rp616 miliar (-36,22%)
• Kabupaten Balangan: dari Rp2,1 triliun menjadi Rp1,2 triliun (-45,04%)
• Kabupaten Tanah Bumbu: dari Rp2,8 triliun menjadi Rp1,4 triliun (-49,72%)
• Kabupaten Tabalong: dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,3 triliun (-42,76%)
• Kabupaten Banjar: dari Rp2,1 triliun menjadi Rp1,6 triliun (-23,91%)
• Kabupaten Barito Kuala: dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,1 triliun (-18,15%)
• Kabupaten Hulu Sungai Selatan: dari Rp1,3 triliun menjadi Rp1,1 triliun (-20,59%)
• Kabupaten Hulu Sungai Tengah: dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1 triliun (-11,48%)
• Kabupaten Hulu Sungai Utara: dari Rp1,3 triliun menjadi Rp1,3 triliun (-12,90%)
• Kabupaten Kotabaru: dari Rp2,4 triliun menjadi Rp1,7 triliun (-28,41%)
• Kabupaten Tanah Laut: dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,3 triliun (-25,40%)
• Kabupaten Tapin: dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,1 triliun (-27,17%).
Menanggapi keterbatasan anggaran tersebut, Gubernur Muhidin menyatakan bahwa situasi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola fiskal yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
“Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola akan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus yang hadir didampingi Kepala BPKPAD Akhmad Zulyadaini, mengapresiasi pelaksanaan FGD. Menurutnya, forum ini penting dalam menyusun langkah konkret menghadapi tantangan fiskal, khususnya terkait pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.
“Melalui forum ini, kita dapat menyamakan persepsi, berbagi pengalaman dan merumuskan langkah konkret agar pengelolaan fiskal lebih efektif, transparan dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
Selain para kepala daerah, FGD juga diikuti pejabat pemerintah provinsi, serta perwakilan dari instansi terkait. Diskusi fokus pada perumusan strategi fiskal daerah yang adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kebijakan nasional.
